Penyepakatan Desa Piloting Transparansi Dana Desa Pro Inklusi
WALLACEA.OR.ID, LUWU UTARA - Penyepakatan lokasi piloting dan pemodelan isu tematik MADANI Kabupaten Luwu Utara dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pematangan Analisis dan Penyepakatan Masalah Terkait Isu Transparansi Dana Desa Pro Inklusi yang berlangsung di Aula Bappelitbangda Luwu Utara (25/10/2021).
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbangda Alauddin Sukri. Ia berharap, hasil kegiatan ini tersinkronisasi dan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Utara 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Apa yang kita bicarakan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya. RPJMD Kabupaten telah ditetapkan pada 5 Agustus 2021. Dengan visi: Maju, Mandiri dan Harmonis. Saya berharap kegiatan yang kita inisiasi ini bisa berjalan searah dengan RPJMD kabupaten,” jelas mantan Kadis Ketahanan Pangan Luwu Utara.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Bappelitbangda Luwu Utara, Kadis Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian, Perwakilan Dinas PMD, Perwakilan Dinas Sosial, Camat Sukamaju, Kepala Desa Pincara, Kepala Desa Ketulungan, dan perwakilan dari Masamba dan perwakilan Pemdes Malangke. Sedangkan yang hadir dari CSO seperti FC Madani, Lead Partner/Perkumpulan Wallacea, Fatayat NU, dan Simpul Belajar Lamaranginang.
Mengawali pertemuan, Lead Partner/Perkumpulan Wallacea mempresentasikan rencana aksi selama setahun dan korelasi intervensinya terhadap isu tematik dan sasaran spesifiknya.
Rintisan dari Desa
Jika melihat isu tematik Transparansi Dana Desa spesifik isu Pro Inklusi ini, dalam 2 tahun terakhir sudah tegas dalam Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai aturan teknis setiap tahun yang jadi turunan dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan desa inklusi adalah bagian dari Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, yaitu, “Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.’’
Sama halnya pada tahun 2022, aturannya tertuang dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Pada Bab 2 pasal 5, disebutkan ada 3 (tiga) fokus Prioritas Dana Desa yang perlu dimasukkan ke dalam RKPDes Tahun 2022, diantaranya yaitu: Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa. Dibagian inilah masuk ‘’Pengembangan Desa Inklusi’’. Fokus selanjunya adalah Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
Tahun lalu, aturan implementasinya termuat dalam Perbup Nomor 74 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Sedangkan tahun ini akan dibuatkan Perbup baru untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.
Adapun dasar penyusunan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022, yaitu: Hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa, Data yang disediakan oleh Kementerian Desa, dan Aspirasi masyarakat desa.
Dalam konteks Pengembangan Desa Inklusi, penggunaan dana desa diarahkan untuk:
1. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya
2. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan
3. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan
4. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa, dan
5. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Pengembangan Desa Inklusi diakui masih kurang progressnya, meskipun sejak tahun 2019 Kemendes PDTT sudah menyiapkan Modul Memfasilitasi Desa Inklusi, jika beradasar pada hasil survei cepat tanggapan warga terhadap dana desa di 3 desa (Pattimang, Pincara dan Ketulungan) pada tahun 2020 menunjukkan dari 39 responden yang mengetahui dana desa, hanya 2 orang yang mengetahui desa inklusi (5%) sedangkan 37 orang atau (95%) yang tidak mengetahui desa inklusi, sehingga diharapkan tahun ini rintisannya sudah bisa dimulai.
Kesepahaman Bersama
Selanjutnya, Field Coordinator (FC) MADANI, menambahkan jika hadirnya MADANI di Kabupaten Luwu Utara ingin membangun kolaborasi pada tiga desa piloting dalam program ini dan penguatan kapasitas kepada CSO yang ada di Kabupaten Luwu Utara. “Kegiatan ini adalah kegiatan kolaboratif. Kami juga melakukan kerja penguatan kapasitas dan legalitas terhadap CSO dengan menggandeng 17 Tenaga Ahli atau Service Provider (SP) dari CSO nasional maupun provinsi. Tiga desa piloting mewakili tingkat topografi (pegunugan, tengah dan pesisir), jadi ini dasar kami bekerja dan desa akan mendapatkan pendampingan setidaknya satu tahun kedepan. Karena tujuan kita adalah kerja bersama dan maju bersama,” tegas Sahaka.
Pertemuan berakhir dengan penandatanganan berita acara sebagai kesepahaman bersama pihak yang terlibat, yaitu :
1. Pemilihan lokasi pemodelan melalui diskusi dengan Perangkat Daerah terkait dan survei untuk kajian kebutuhan cepat di tiga desa, yaitu: Desa Pincara di Kecamatan Masamba, Desa Ketulungan di Kecamatan Sukamaju, Desa Pattimang di Kecamatan Malangke.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menjadi pusat koordinasi perencanaan untuk sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah terkait
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi leading sector untuk pemberdayaan dan peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang pro inklusi di desa piloting
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Kominfo SP, Camat Malangke, Camat Masamba, Camat Sukamaju akan menjadi mitra utama yang berperan sebagai pendukung pada aspek penguatan data, penguatan CSO, keterbukaan informasi publik, dan subtansi inklusi.
5. Sedangkan Kepala Desa Piloting memberikan dukungan berupa: Penguatan kelembagaan kelompok marjinal dan/rentan, Program dan Penganggaran Pemberdayaan kelompok marjinal dan/rentan dan Peraturan Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang mendukung kegiatan Pro Inklusi.
