Semangat tersebut mewarnai hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat 2026 di Jakarta 20 Oktober, yang mempertemukan berbagai elemen gerakan untuk membicarakan masa depan hukum rakyat, demokrasi, dan keadilan ekologis.
Mengangkat tema “Merawat Gerakan dan Demokrasi”, forum ini akan mempertemukan masyarakat adat dan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta jejaring gerakan dari tingkat nasional hingga internasional.
PALOPO – Perkumpulan Wallacea sukses menyelenggarakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Wilayah Luwu Raya yang berlangsung selama empat hari, 15 […]
Jika pertambangan berlangsung di kawasan hulu DAS yang memiliki fungsi perlindungan dan berada di wilayah rawan bencana, maka legalisasi kegiatan tidak boleh hanya dilihat dari aspek ekonomi. Risiko ekologis dan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Forum Refleksi Tata Kelola Kehutanan Regional Sulawesi dan Papua mendesak pemerintah bersama DPR RI mencabut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menggantinya dengan regulasi baru yang dinilai lebih mampu menjawab berbagai persoalan tata kelola hutan di Indonesia.