Surat bernomor 730/168/KBB/X/2026 itu menyebut aktivitas tambang ilegal ditemukan di Desa Kadong-Kadong, Marinding, Tumbubara, Tettekang, Saronda, dan Bonelemo Barat.
Pengaduan yang telah diregistrasi pada 21 Oktober 2026 itu menjadi langkah masyarakat untuk mendorong pengawasan penegakan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup warga.
Lokakarya ini mempertemukan unsur masyarakat adat, pemerintah, lembaga pendamping, akademisi dan sektor terkait untuk membahas bagaimana keberadaan tanah ulayat dapat ditata, dicatat dan memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan keberlakuan hukum adat.
PALOPO – Perkumpulan Wallacea sukses menyelenggarakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Wilayah Luwu Raya yang berlangsung selama empat hari, 15 […]
Perkumpulan Wallacea – Si jago merah melahap pemukiman padat penduduk di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, […]