Konferensi Tenurial 2023 berhasil dihelat pada 16-17 Oktober 2023 diikuti sekitar 1.550 orang dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lintas gerakan, […]
Sebetulnya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit jika Presiden mengarahkan seluruh jajaran kabinetnya (Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Kementerian Keuangan, Gubernur) untuk duduk bersama dan melakukan kesepakatan yang bersifat mengikat para pihak untuk segera menuntaskan konflik-konflik agraria PTPN.
Populisme pasti akan dilakukan oleh politikus untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Hal ini tidak akan berdampak jika masyarakat adat kuat dan matang. Janji-janji politikus dapat bisa ditransformasikan menjadi potensi? Bisa menjadi kekuatan untuk bermitra secara strategis. Itu tergantung pada Masyarakat Adat dan pendampingnya juga
Perkumpulan Wallacea – Seorang nelayan bernama Pak Manre ditahan oleh Polisi Perairan (Polair) Polda Sulawesi Selatan dengan alasan malakukan tindak […]
Perkumpulan Wallacea – Gugusan Pegunungan yang ada di Barat Kota Palopo merupakan Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Hulu DAS Latuppa […]
Pernyataan Sikap KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian […]
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan mempelajari konflik agraria di lapangan untuk mendorong reforma agraria di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil […]
Deklarasi tentang Perlindungan Pembela HAM/Human Right Defender (HRD) belum banyak diketahuinya oleh pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini […]
(Wallacea-5 /4/2016) – Lembaga Keuangan Mikro Aneka Usaha Liku Dengen, Dusun Kumila, Desa Uraso, Luwu Utara terus berbenah. Hingga saat […]
Pengoptimalan penggunaan lahan terus dilakukan warga Kampung Liku Dengen Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Luwu Utara. Kegiatan tersebut dilakukan bersama sama […]