Pengaduan yang telah diregistrasi pada 21 Oktober 2026 itu menjadi langkah masyarakat untuk mendorong pengawasan penegakan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup warga.
Mengangkat tema “Merawat Gerakan dan Demokrasi”, forum ini akan mempertemukan masyarakat adat dan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta jejaring gerakan dari tingkat nasional hingga internasional.
Lokakarya ini mempertemukan unsur masyarakat adat, pemerintah, lembaga pendamping, akademisi dan sektor terkait untuk membahas bagaimana keberadaan tanah ulayat dapat ditata, dicatat dan memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan keberlakuan hukum adat.
PALOPO – Perkumpulan Wallacea sukses menyelenggarakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Wilayah Luwu Raya yang berlangsung selama empat hari, 15 […]
Jika pertambangan berlangsung di kawasan hulu DAS yang memiliki fungsi perlindungan dan berada di wilayah rawan bencana, maka legalisasi kegiatan tidak boleh hanya dilihat dari aspek ekonomi. Risiko ekologis dan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.