Laporan: Hajar Al-Farizy dari Tanete Battang Barat
Kearifan lokal komunitas Ba’tan di Wilayah To Jambu melestarikan lingkungan dan mencegah laju deforestasi merupakan praktek yang menarik untukdidokumentasikan dalam bentuk film. Untuk itu, Perkumpulan Wallacea merancang pembuatan film dokumenter tentang ‘’Kearifanlokal komunitas Ba’tan di Wilayah To Jambu Mengelola Sumberdaya Alam’’.
Saat pembahasan skenario tersebut, masyarakat menilai penting mengangkat cara pengelolaaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam wilayah kelola komunitas Ba’tan di Wilayah To Jambu. Hadir dalam pembahasan tersebut Hambali ( Ketua RW 1), Zaenal Ahmadi (Ketua LPMK Battang Barat), dan beberapa tokoh masyarakat. Selain itu, hadir pula Direktur Perkumpulan Wallacea, Sainal Abidin, dan tim Studio Film To Kalekaju Perkumpulan Wallacea.
Penyusunan skenario film tentang kearifan lokal komunitas Ba’tan di Wilayah To Jambu dipandu olehBasri Andang yang juga Koordinator Pembuatan Film. Pembuatan film dimaksudkan untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang dilakukan komunitas Ba’tan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Misalnya, bagaimana kearifan lokal memelihara wilayah Awak Murrok, dan bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung kebersamaan mengelola lahan, serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi dengan adanya konflik klaim kawasan TWA dan Hutan Lindung dengan wilayah kelola masyarakat.
Menurut Zainal Achmadi yang juga Ketua LPMK Ba’tang Barat, perlu juga mengangkat kearifan lokal dalam mengelola sumber air atau sungai yang ada di wilayah To Jambu, karena saat ini sungai Bambalu menjadi sumber air bagi PDAM Kota Palopo dan sumber energi listrik bagi PLTMH. ‘’Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalan menjaga kelestarian aliran sungai,’’ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Direktur Perkumpulan Wallacea, Sainal Abidin menyampaikan substansi dari pembutan film dokumenter tersebut. Menurutnya, pembuatan film dokumenter ini adalah bagian dari kampanye kearifan lorkal komunitas Ba’tan yang ada di Wialayah To Jambu. ‘’Kita ingin menyampaikan pesan kepada pihak luar termasuk pemerintah bahwa masyarakat memiliki cara yang tidak merusak lingkungan. Ini dibuktikan dengan keberadaan sumber air PDAM dan PLTMH. Itu menunjukkan besarnya peran masyarakat Battang Barat itu dalam menjaga lingkungan dan pengrusakan hutan. Oleh karena itu pendokumentasian kearifan menjadi penting agar menjadi acuan bagi pemerintah untuk membebaskan wilayah kelola masyarakat dari kawasan hutan lindung dan konservasi,’’ ungkap Sainal.
