Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Perencanaan Tata Ruang di Kompleks Danau Malili yang akan dilaksanakan Perkumpulan Wallacea bekerjasama dengan Burung Indonesia dan CEPF (Critical Ekosistem Partnership Fund) mendapat dukungan dan dari Bappeda, sejumlah SKPD, dan DPRD Luwu Timur.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun dua tahun ini 2017 hingga 2019 dilaksanakan di 3 danau yaitu Matano, Mahalona, dan Towuti. Serta dilaksanakan di 4 desa yang berada di pesisir danau. Desa Matano dan Nuha berada di pesisir Danau Matano, Desa Bantilang di pesisir Danau Towuti dan Desa Tole di pesisir Mahalona.
Menurut Sekretaris Bapperlitda Rafiuddin, program perlindungan keanekaragaman hayati Kawasan Wallacea memperkuat posisi Luwu Tinur sebagai daerah yang diperhitungkan dunia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati terutama yang berada di sekitar kompleks danau Malili. Apalagi yang akan difokuskan tentang penataan ruang berbasis masyarakat. Hal ini akan sangat membantu fungsi dan tugas dari TPPBD (Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Ia menambahkan penetapan dan penegasan batas desa menjadi bagian penting dalam UU desa dan saat ini persoalan tehnis untuk hal itu telah ada di Bappeda.
“Kita sangat mendukung program Wallacea tentang perlindungan tiga danau di kompleks danau Malili dan adanya penataan ruang dalam bentuk pemetaan partisipatif di beberapa desa. Ini sangat membantu TPPBD Luwu Timur dan kedepannya kita bisa bermitra untuk menyukseskan program ini”
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur Najamuddin juga memberi dukungan terhadap program Wallacea ini.
Menurutnya target program Wallacea tentang perlindungan danau dan akan di dukung DPRD sesuai dengan tupoksi DPR sebagai legeslatif di Luwu Timur.
Anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar ini menjelaskan dukungan dari SKPD sangat penting untuk menyukseskan program ini. Kondisi pesisir danau yang sudah rusak sudah harus dilestarikan dengan ide-ide pemberdayaan yang melibatkan masyatakat.
“DPRD dan saya dari Komisi tiga yang membahas persoalan lingkungan sangat mendukung kegiatan ini, termasuk dengan adanya rencana penerbutan aturan tentang perlindungan tiga danau maka DPRD dapat melakukan koordinasi dengan SKPD terkait karena menjadi menjadi tanggungjawab semua pihak,” kata mantan wartawan Pedoman Rakyat ini.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Ir H. Zakaria menyampaikan apresiasinya kepada Wallacea yang membantu Luwu Timur dalam pengelolaan ekosistem kompleks Danau Malili sehingga perlu ada duduk bersama antara semua pemegang kewenangan, seperti BKSDA Sulsel, Pemprov,PT Vale dan Pemdes.
“Kita perlu pertemuan dengan para pemangku kewenangan mulai BKSDA, Pemprov Sulsel, Pemkab Lutim, PT Vale dan Pemdes, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan,” katanya. #
