Pertemuan dipandu oleh DR. Syamsu Rijal sebagai rangkaian dari upaya menyikapi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara pada Senin malam, 13 Juli 2020. Tim Kajian Bencana Banjir Provinsi Sulsel kembali turun ke lokasi melakukan survey lapangan pada tanggal 26-27 Juli 2020. Sebelumnya, tim ini sudah pernah turun lapangan, namun untuk kali ini menggandeng beberapa instansi atau lembaga terkait, seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Dinas Pengairan, BPDASHL Jeneberang-Walanae, Fakultas Kehutanan Unhas, KPH, Gakum KLHK, dan Forum DAS Sulsel.
Dalam pengantarnya, Dr. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU yang juga TGUPP dan Tim Kajian Banjir Sulawesi Selatan menuturkan, “Memang sulit membuktikan bahwa seratus persen tak ada penebangan, tetapi melihat citra hasil LAPAN memang tidak ada pembalakan. Dugaan sementara ada hulu, tengah dan hilir. Sewaktu kami menerbangkan drone sebanyak dua kali, yang kami lihat baru 23 titik. Tenyata setelah kita melihat di citra satelit ternyata 401 lebih. Asumsi bahwa di hulu terjadi bendungan-bendungan alami, itu bisa dibenarkan. Kan tidak mungkin di tanggal 13 itu baru terjadi luapan. Jadi setiap curah hujan tinggi kemungkinan terjadi longsoran-longsoran sebelum kejadian itu terjadi, hanya saja kita tidak sadar,” katanya.
Paparan tersebut disambut oleh Andang Suryana Soma, Phd., yang juga Kepala Laboratorium Pengelolaan DAS Faklutas Kehutanan UNHAS menambahkan, pada citra yang kami digitasi ada sebanyak 401 titik, dengan luasan 156 hektar. ‘’Itu masih jarak datar, bagaimana sisi miringnya. Belum lagi yang masih tertutup awan. Saya berfikir kayaknya ada gempa saat longsor. Jadi ada dua pemicu longsor, gempa dan curah hujan. Gempa ini menggoyang sehingga lapisan permeternya retak, dan hujan mempercepat lajunya,” jelasnya.
Sementara Dr. Abdul Rahman Nur yang saat ini menjabat Wakil Dekan Fakultas Hukum UNANDA dan Anggota Forum DAS Sulsel menambahkan jika sempat wawancara warga di lokasi pengungsian. ‘’Mereka menyampaikan selain bertani juga menebang kayu sesuai pesanan orang dari luar. Lokasi penebangannya di hutan ditempuh dengan jalan kaki selama 2 hari . Ada indikasinya hanya belum bisa kita buktikan saat ini,” katanya.
Diskusi berjalan dengan baik, meski terlihat raut wajah para rombongan tampak lelah dan beberapa diantara mereka matanya telah memerah petanda kantuk menyerang. Meski demikian diskusi masih saja berlanjut.
Sainal Abidin, S.Sos., selaku Ketua Badan Pengurus Wallacea menyampaikan akan menampilkan izin perhutanan sosial yang ada di hulu ketiga sungai itu berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Misalnya lokasi HKM dan HD, akan tetapi hanya menunjukkan saja bahwa seperti itu faktanya. Termasuk perubahan kawasan hutan pada tahun 2019.
Direktur Perkumpulan Wallacea Basri Andang yang terlibat dalam diskusi menuturkan untuk saat ini masih berfikir bahwa penanganan pengungsi dulu. Nanti di minggu kedua baru teman-teman mulai fokus mengumpulkan fakta lapangan.
‘’Kami hanya ingin memaparkan temuan lapangan, soal penarikan kesimpulan biar publik yang menilai. Kami juga tak mau mengeluarkan statemen-statemen dengan hanya berdasarkan asumsi. Jadi sekarang ini kami masih menunggu info terupdate dari teman-teman yang saat ini masih berada di lapangan di ketiga sungai ini. Juga ada temuan teman-teman, batu-batu besar masih banyak berada di sungai-sungai. Ada beberapa sungai yang turun seperti gua kecil,” katanya.
Hal lain yang terungkap, perlu melihat izin perhutanan sosial yang ada di hulu ketiga sungai itu berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Misalnya lokasi HKM dan HD, termasuk perubahan kawasan hutan pada tahun 2019.
Sebelum melanjutkan perjalanan ke Luwu Utara, tim menyempatkan diskusi dengan beberapa pegiat lingkungan dan perguruan tinggi. Diskusi berjalan selama sejam. Sesuai jadwal, tim akan turun ke Sungai Meli-Radda dan melihat tumpukan kayu di aliran sungai tersebut.
