Puluhan tokoh masyarakat adat dari 13 wilayah di Indonesia berdialog dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Prof. San Afri Awang di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Jumat (20/11).
Kedatangan tokoh adat ini untu memenuhi undangan Dirjen beberapa waktu lalu lewat Perkumpulan HuMa dan mitranya terkait dengan percepataan penetapan Hutan Adat pada tahun 2015 ini.
Pada dialog ini, Prof San Afri Awang menyampaikan, jika sudah sering ketemu dan berdiskusi dengan teman-teman LSM dalam rangka mempersiapkan 13 Wiayah di Indonesia yang akan ditetapkan Hutan Adatnya. Namun kali ini lain, pihaknya mau ketemu langsung dengan tokoh-tokoh adat dari wilayah-wilayah tersebut dan mau mendengar langsung dari tokoh adat bagaimana pengelolaan hutan yang berjalan di tempatnya masing-masing dan bagaimana kesiapannya menuju penetapan Hutan Adat.
Beliau mengapresiasi advokasi Hutan Adat, yang selama ini dilakukan oleh HuMa bersama mitranya dengan cara soft dan selalu ada perkembangan. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir ada dua PERDA pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah disahkan.
Pertemuan hari ini adalah tonggak yang baik, sambung San Afri Awang, karena kami bisa mendengarkan informasi dari tokoh adat mengenai cara pengelolaan hutan yang berlaku di wilayahnya. ”Sehingga kami tidak meragukan pengelolaan hutan oleh adat dan hari ini kami bisa mendengar langsung dari masyarakat adat,” ujarnya.
Dihadapan tokoh adat, dia menyampaikan, MK 35 Tahun 2013 adalah momentum yang menggerakkan adanya inisiasi penetapan hutan adat sebagai salah satu dari hutan hak yang bukan lagi masuk dalam hutan negara. Hanya saja, dia tetap berharap supaya hutan adat ditetapkan sesuai aturan yang ada. “Kalau bisa saya akan mengeksekusi sesuai keterbatasan saya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa menyampaikan, dialog tokoh adat dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK hari ini adalah bagian dari proses percepatan penetapan Hutan Adat selama ini. Penetapan hutan adat menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari keadilan atas ruang bagi masyarkat lokal/adat.
Mantan Dire
ktur Eksekuif LBH Bantaya Palu ini berharap pertemuan ini akan mempercepat penetapan Hutan Adat di 13 Wilayah setelah Dirjen mendengar informasi yang detail dan jaminan pengelolaan hutan akan lebih baik jika diserahkan kepada adat.
Satu persatu tokoh adat diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan dan harapannya kepada Dirjen Planolongi dan Tata Lingkungan KLHK supaya ada kesepakatan bersama dalam penetapan Hutan Adat. Tokoh adat yang hadir berasal dari Marga Serampas, Kesepuhan Karang, Ammatoa Kajang, Tau Taa Wana, Mukim Beungga Aceh, Malalo Tigo Jurai, Margo Suku IX, Ketemanggungan Siyai, Tokey Bola Singkalong Seko, Kampong Muluy, Mukim Lango, dan Marena Sulteng.
Diakhir dialog Dirjen menyampaikan paling tidak pada tahun 2015 ini ada hutan adat yang ditetapkan. Sedikitnya 3 dari 13 wilayah yang telah dipersiapkan. Tokoh adat ini juga berdialog dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakri di ruangannya.
Setelah dialog berakhir, Yermia Lampi yang juga Paroke Lopo atau pemangku adat yang bertugas mengurus masalah kehutanan di wilayah adat Singkalong Seko menyerahkan cinderamata kepada Prof San Afri Awang sebagai tanda adanya komitmen bersama antara lembaga adat dan kementerian kehutanan mengurus hutan untuk kepentingan masa depan.
Selain dialog dengan Dirjen
, tokoh adat dari 13 wilayah ini ketemu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, St Nurbaya di ruangannya.
Kegiatan ini juga dihadiri beberapa aktivis lingkungan dan pemerhati masyarakat adat, diantaranya Ketua Badan Pengurus HuMa Muhammad Chalid, Sekjen AMAN Abdon Nababan, dan Rikardo Simarmata.(*)
