Retata Batas kawasan hutan merupakan sebuah langkah real meminimalisir konflik pengelolaan hutan yang berujung pada kriminalisasi masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan. Pentingnya hal ini sehingga Perkumpulan Wallacea Palopo, Lembaga AMAN Tana Luwu dan LINGKAR melakukan konsultasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Luwu pada tanggal 14 Mei 2013 di Belopa.
Kadishutbun Kabupaten Luwu Basir, S.Si, M.Hp., menyatakan , proses retata batas kawasan hutan memang penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena banyak wilayah kelola rakyat serta perkampungan yang sudah tumpang tindih dengan kawasan. Dishutbun Luwu sendiri, telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang telah berubah menjadi wilayah kelola rakyat dan perkampungan. Nantinya, akan diusulkan untuk pembebasan atau perubahan status kawasan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau dimasukkan dalam Skema HKM, HD dan sebagainya.
Pengusulan ini akan diajukan ke Propinsi Sulawesi Selatan karena ini terkait dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan. Landasan identifikasi kawasan ini sesuai SK Menteri Kehutanan No.434 Tahun 2009. ‘’Jika pengusulan ini diterima di Propinsi Sulawesi Selatan, maka 2014 nanit kita sudah dapat melakukan survei batas dan pemasangan patok batas kawasan hutan,” ungkap Basir
Adapun daerah-daerah yang telah dilakukan identifikasi dan menjadi pengusulan seperti di Desa Siteba, Desa Tibussan, Desa Sinali dan lain sebagainya. Jika ada daerah-daerah yang belum diakomodir di lapangan, maka Dishutbun meminta kepada LSM atau masyarakat untuk memberikan informasi sehingga dapat diakmodir sebelum pengajuan ke tingkat propinsi Sulawesi Selatan.
“ Kita tidak dapat menolak realitas yang terjadi, sudah banyak kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi perkampungan dan kelola rakyat. Retata Batas kawasan hutan adalah keharusan, karena jika tidak maka akan terjadi konflik anatara pemerintah dan masyarakat,” tutur Basir, S.Si, M.Hp (anca)
