Pemkot Belum Tindaklanjuti Opsi Pelepasan Kawasan Hutan di Battang Barat

Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo mengaku telah mengawal resolusi konflik kehutanan di Battang Barat, mulai audiens dengan DPRD Kota, Dinas Kehutanan Provinsi bahkan sampai ke Menteri Kehutanan. Ada dua solusi yang dihasilkan waktu itu, yaitu opsi  pertama berupa pelepasan dari kawasan hutan,  dan opsi kedua adalah model desa konservasi. Kesepakatan dengan masyarakat waktu itu, dipilih opsi pertama yaitu pelepasan dari kawasan hutan. Hanya saja belum ditindaklanjuti oleh Pemkot Palopo.

Hal itu disampaikan Kabid Kehutanan Dinas Hutbun Kota Palopo saat talk show di radio To Kalekaju yang membahas upaya resolusi konflik kehutanan di Battang Barat melalui revisi tata ruang.  Diakuinya jika Pemkot belum ada tindak lanjut dari opsi yang telah disepakati bersama masyarakat.

Menurutnya untuk menindaklanjuti opsi pelepasan kawasan seperti yang ditawarkan  Menteri Kehutanan waktu itu dan disepakati dengan masyarakat, maka Pemkot Palopo harus menyiapkan dana sekitar Rp 500 juta hanya untuk penelitian, meskipun hasilnya belum ada jaminan apakah bisa dilepaskan atau tidak dari kawasan. Itu disampaikan Hasrul kepada Walikota sepulang dari Jakarta bersama masyarakat.

Mengingat mandeknya upaya itu, maka peluang lain yang ditempuh  sekarang adalah peluang revisi RTRW Provinsi Sulsel pada tahun 2014, pihaknya telah mengajukan bahan-bahan untuk dipertimbangkan, terutama keberadaan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. ”Kami sudah melakukan survey sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan pada tahun lalu. Beberapa data-data pendukung seperti peta dan analisis partisipatif masyarakat juga menjadi bahan untuk mengajukan revisi tata ruang,” kata Hasrul saat Talkshow Resolusi Konflik Kehutanan di Battang Barat di Radio Tokalekaju FM pada tanggal 17 Desember 2013.