Unanda-Pemkab Lutra Gagas Ide KKN Tematik Pemetaan Partisipatif Batas Desa

WAKIL REKTOR 1 BIDANG AKADEMIK, DR SUARDI, S.PI, MSI, KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN LUTRA, ARMIN, KOORDINATOR NASIONAL JARINGAN KERJA PEMETAAN PARTISIPATIF (JKPP), DENY RAHADIAN SSI MSI, ABD RAHMAN NUR, SH, MH, SAAT FOTO BERSAMA DENGAN PESERTA WORKSHOP DALAM MENGGAGAS IDE KKN TEMATIK PEMETAAN PARTISIPATIF BATAS DESA DI AULA PERTEMUAN KAMPUS 1 UNANDA, SELASA 17 DESEMBER 2019 (FOTO PALOPO POS)

Palopo_Wallacea,- Universitas Andi Djemma Palopo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) menggagas ide KKN pemetaan partisipatif batas desa. Gagasan tersebut tertuang dalam workshop sasaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Unanda di tahun 2020 mendatang. Kegiatan yang digelar di aula pertemuan kampus 1 Unanda, Selasa 17 Desember 2019 ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr Suardi, S.Pi, M.Si.

Dalam sambutannya, Warek I menyampaikan, Unanda telah beberapa tahun melaksanakan KKN dan kali ini melalui KKN tematik ini dapat memberikan keuntungan dari kedua belah pihak.

“Kami usahakan melalui KKN tematik ini bukan hanya dari pihak kampus saja yang diuntungkan melainkan juga menguntungkan bagi Pemkab melalui keterlibatan mahasiswa kami dalam melakukan pemetaan partisipatif batas desa di Lutra,” kata Wakil Rektor mewakili Rektor Universitas Andi Djemma, DR Marsus Suti, M.Kes, Selasa (17/12/2019)


Menurut DR Suardi, ide ini berasal dari Abd Rahman Nur, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda. ”Ide tersebut kemudian direspon oleh Unanda,” tandasnya.

Wakil Rektor I Unanda, Dr Suardi, S.Pi, M.Si.:

“Kami usahakan melalui KKN tematik ini bukan hanya dari pihak kampus saja yang diuntungkan melainkan juga menguntungkan bagi Pemkab melalui keterlibatan mahasiswa kami dalam melakukan pemetaan partisipatif batas desa di Lutra.”

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unanda, Dr Sukriming Sapareng SP MP menjelaskan, Unanda saat ini memiliki 3 program KKN yakni, KKN pengabdian kepada masyarakat, KKN profesi, dan KKN tematik. “Melalui KKN tematik ini kita mengusung sebuah tema yang kemudian dibicarakan melalui workshop ini guna merumuskan gagasan bersama antara pihak kampus dan Pemkab Lutra yang menjadi sasaran KKN tematik di tahun 2020 mendatang,” jelasnya.

Ketua LP2M Unanda, Kabag Pemerintahan Pemkab Luwu Utara, dan Koordinator Nasional JKPP. Masing-masing menyampaikan ide KKN Tematik Pemetaan Partisipatif Desa . (Foto. Wallacea.or.id)

Ketua LP2M Unanda, Dr Sukriming

“Melalui KKN tematik ini kita mengusung sebuah tema yang kemudian dibicarakan melalui workshop ini guna merumuskan gagasan bersama antara pihak kampus dan Pemkab Lutra yang menjadi sasaran KKN tematik di tahun 2020 mendatang,”

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Lutra, Armin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Unanda yang akan melaksanakan KKN tematik di daerahnya sekaligus menekankan kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KKN tematik ini untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya terkait pemetaan partisipatif batas desa tersebut. “Karena kalau tidak, ini justru bisa menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.

Di sela-sela waktu istirahat, Abd Rahman Nur SH MH yang ditemui Palopo Pos usai memandu kegiatan ini mengatakan, ada sebanyak 300-an mahasiswa dari 7 Fakultas yang akan mengikuti KKN tematik ini yakni dari Fakultas hukum, Fakultas kehutanan, Fakultas pertanian, Fakultas perikanan, Fakultas ekonomi, dan Fakultas ilmu sosial dan politik.

Adapun Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Deny Rahadian,SSi., MSi. menyebutkan, dari 83.531 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia baru 21% dari angka tersebut yang memiliki batas desa definitif. “Jadi pada saat pembekalan nantinya, para mahasiswa yang akan mengikuti KKN tematik ini diharap mampu memahami langkah-langkah untuk membuat batas desa yang di definitifkan langsung oleh Pemkab,” imbuhnya.

Koordinator Nasional JKPP Deny Rahadian:

Dari 83.531 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia baru 21% dari angka tersebut yang memiliki batas desa definitif.

“Ini baru hanya konsep yang kami lakukan, belum ada penentuan waktu pembekalan dan pemberangkatan, rencananya mereka nantinya di sana akan menggali data-data sosial masyarakat, membuat batas desa spasial, serta membuat profil desa dan peta desa yang ada di Lutra,” ujarnya. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Lutra serta pemerhati sosial, dosen, dan mahasiswa Unanda. (ali)

tulisan di atas telah terbit di Palopo Pos versi cetak dan online https://palopopos.fajar.co.id … klik https://palopopos.fajar.co.id/2019/12/18/unanda-pemkab-lutra-gagas-ide-kkn-tematik-pemetaan-partisipatif-batas-desa/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi Kami

Hubungi kami dengan kontak langsung Atau Via Medsia Sosial perkumpulan Wallacea