Peraturan Presiden No 19/2016 tentang Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta menuntut setiap kementrian dan pemerintah kabupaten menyusun peta tematik berbasis peta dasar 1; 50.000. Hingga 2019, sebanyak 85 tema peta harus dibuat. Penyediaan peta tematik itu menjadi tanggung jawab 19 kementrian.
Dari rencana 17 peta tematik tahun ini, terindikasi ada tumpang tindih berujung konflik terkait pemanfaatan lahan. Untuk itu akan ada singkronisasi seleuruh peta tematik. “ Apabila tak teratasi, kasus akan dibawa ke Presiden.” Kata kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono pada rapat koordinasi Nasional Informasi Geospasial di Jakarta, Selasa (27/4). Pembukaan dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Diluncurkan pula Citra Tegak Resolusi Tingga berskala 1;5000 mendukung penyusunan peta desa.
Sofyan menekankan perlunya pendekatan terpadu dan menyeluruh dalam perencanaan pembangunan.” Dulu sangat sektoral, misalnya kementrian PU dan perhubungan merencanakan infrastruktur jalan dan pelabuhan. Di lapangan tidak nyambung.” Ujarnya. Dalam pemetaan tematik diharapkan keterlibatan swasta untuk mempercepat proses.
Sementara itu, Darmin meminta prioritas penyelesaiaan peta tematik seluruh Kalimantan karena sarat masalah kehutanan, perkebunan, serta kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan.
Menurut rencana, seluruh peta tematik selesai pada tahun 2018 sebanya 55 tema. Peta tematik yang akan disusun, kata Priyadi, sebagian besar dari kementrian ESDM (18 TEMA). Itu diantaranya peta wilayah kinerja migas dan peta usaha pertambangan. “ Peta ini berpotensi tumpang tindih dengan kehutanan,” ujarnya.
Selain tumpang tindih dilingkup sector, benturan kepentingan juga berpotensi di tingkat desa. Sesuai UU, desa juga diberi kewenangan membuat membuat perencanaan yang terkait infrastruktur. Konflik di tingkat desa dapat diatasi melalui mediasi bupati.
Untuk mendukung pembuatan peta tematik setiap sector, ucap Priyadi, BIG menyerahkan peta Dasar Rupa Bumi Indonesia skala 1;50000 untuk wilayah Indonesia ke semuakementrian dan lembaga. Pembuatan peta tetamtik perlu Rp 800 miliar. Satu lembar peta 1;250.000 perlu anggaran Rp 120 juta, antara lain analisis laboratorium dan pengecekan lapangan.
Sumber ; Kompas Cetak
