PERKUMPULANWALLACEA.WORDPRESS.COM, PALOPO – Konflik Agraria masih terus berlangsung di Tanah Air, tak terkecuali pada masa Pandemi Covid-19. Setidaknya tercatat, 241 konflik agraria yang berdampak pada 135.000 KK di 359 desa/kota,dengan 137 kasus kriminalisasi dan 11 warga tewas di wilayah konflik agraria.
Hal itu terungkap pada Pra-Musyawarah Nasional (Munas) VIII KPA yang mengusung sub tema, “Wajah Ketimpangan Agraria; Ngobrol Santai Reforma Agraria dengan Koordinator KPA Wilayah di Berbagai Daerah,’’ yang berlangsung pada hari Selasa, 7 September 2021 yang digelar secara daring.
Dari penyampaian para Koordinator Wilayah KPA Se Indonesia tergambar kondisi Indeks Ketimpangan Agraria bahwa 1% pengusaha menguasai 68% tanah. Sebaliknya 15,8% petani hanya menguasai lahan 1 hektar. Sementara sektor perkebunan sawit, 25 group perusahaan mendominasi 16,3 juta hektar tanah. Hutan seluas 30,7 juta hektar dikuasai 500 perusahaan dan ekspansi pertambangan mencapai 37 juta hektar.
Konflik struktural-pun terus saja terjadi dengan jumlah korban 1.5 juta keluarga. Itu untuk tahun 2019. Lalu semasa pandemi, 241 konflik agraria, berdampak pada 135.000 KK, di 359 desa/kota dan 137 kasus kriminalisasi dan 11 warga tewas.
Pra Munas VIII Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dengan tema utama, “Krisis Agraria.’’ sebagai bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2021 pada 24 September 2021. Secara organisasi, Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) juga ditempatkan sebagai bagian Pra-Musyawarah Nasional (Munas) VIII KPA, sekaligus momentum peringatan 27 Tahun KPA memperjuangkan reforma agraria di Indonesia.
Dalam sambutannya, Sekjen KPA Nasional, Dewi Kartika menuturkan, secara keorganisasian, KNRA bertujuan untuk mengkonsolidasikan pandangan serta pengetahuan-pengetahuan situasi politik ekonomi agraria secara khusus pasca pengesahan UU Cipta Kerja. ‘’Ini juga bentuk kolektif rakyat untuk merumuskan isu-isu strategis agraria sebagai masukan bagi sikap dan aksi politik Gerakan Reforma Agraria ke depan,’’ ujar Dewi Kartika.
Moderator Ngobrol Santai ini yaitu Brigitta Isworo Laksmi, dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai Sarikat Tani Indonesia. Tak hanya itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai Koordinator Wilayah KPA se-Indonesia. Ini dimaksudkan untuk menginput persoalan-persoalan krisis yang terjadi dan dihadapi selama pandemi Covid-19 berlangsung, terkait ketimpangan konflik dan kriminalisasi.
Khusus untuk Sulawesi Selatan itu sendiri, KPA Wilayah Sulsel mencatat dalam satu tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021, masih terjadi kriminalisasi 39 orang di sektor pertambangan, infrastruktur 5 orang, kehutanan 6 orang, nelayan 30 orang, pers mahasiswa dan aktivis agraria 3 orang, dan petani ada 2 orang.
“Kriminalisasi petani di Sulawesi Selatan terjadi karena atas klaim kawasan hutan. Penangkapan dilakukan dengan jerat UUP3KH,” terang Rizki Anggraeni Arimbi, Koordinator KPA Sulawesi Selatan yang juga salah satu narasumber dalam kesempatan tersebut.
Sesi diskusi berakhir dengan catatan LPRA yang didorong oleh KPA masih belum mencapai 10% yang dikabulkan oleh pemerintah. Termasuk mengajak para peserta untuk mendesak presiden mengambil alih urusan reforma agraria ini sesuai dengan janji reforma agraria yang dicanangkan oleh presiden pada saat pertama kali memegang pusat pemerintahan.
