Memulai implementasinya di Kabupaten Luwu Utara, Bappeda dan Tim MADANI melaksanakan Diseminasi Persiapan Pelaksanaan Program USAID MADANI dan Diskusi Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Kabupaten Luwu Utara (09/07/2020) di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Ir. H. Armiadi, M.Sc. Dalam sambutannya, Sekda H. Armiadi mempertegas pentingnya persiapan setiap program. Beliau meminta supaya memantapkan ditahap persiapan, terutama rumusan alur dan schedule selama masa program.
‘’Saya pesankan perlu adanya time scedule sebagai alur kegiatan, agar terukur dan ada evaluasi nantinya. Kalau kita fokus pada tata kelola pemerintahan kolaboratifdi Luwu Utara, barangkali yang menjadi contoh yang berjalan adalah program semalam di desa itu. Saya juga berharap kepada mitra melakukan percepatan kegiatan ini, dengan mempertimbangkan masukan, saran dan pikiran-pikiran konstruktifdari pertemuan kali ini demi Luwu Utara kedepannya,” ujar Ir. H. Armiadi, M.Sc., saat memberi sambutan.
Menurut Sekda Ir. H Armiadi, M.Si., hal itu sangat penting dalam melihat pencapaian progress dan tujuan Proyek MADANI memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan toleransi komunal dengan melakukan peningkatan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Pikiran-pikiran konstruktif dari pertemuan ini menjadi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan terutama tata kelola pemerintahan kolaboratif yang menjadi isu strategis kedepan.
Syaiful Amir, S.Pt.M.PT., Kabid Pembangunan SDM Bappeda yang mendampingi Sekda Luwu Utara menyampaikan terima kasih kepada MADANI atas kemitraan atau kerjasamanya. Memilih Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu lokus Program MADANI yang fokus pada peningkatan kapasitas CSO dan peningkatan pelayanan publik berdasarkan isu tematik kabupaten/kota.
‘’Di Sulsel, tidak semua kabupaten dipilih MADANI sebagai mitra, hanya 6 kabupaten/kota yaitu Kota Makassar, Bulukumba, Pangkep, Barru, Kota Palopo, dan Luwu Utara.Kita di Luwu Utara memilih isu Transparansi Dana Desa, jadi tiga tahun kedepan MADANI bersama Lead Partner dan Technical Asistance akan membantu memperkuat CSO dan forum masyarakat berupa Simpul Belajar Bersama yang akan mengawal transparansi dana desa,’’ jelas Syaiful Amir.
Diseminasi tersebut dihadiri Field Coordinator (FC) MADANI Luwu Utara, Perkumpulan Wallacea sebagai Lead Partner/Mitra Utama MADANI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, Badan Kesbangpol, Bagian Hukum, Dinas Kominfo, Dispora, Dinas PMD. Selain itu hadir pula perwakilan beberapa CSO lokal, diantaranya Mitra Swadaya Mandiri (MSM), Forum Lingkar Masyarakat Luwu Utara (FAKTA), Klinik Desa, Jaringan Bintang Sembilan, L-Perak, dan Lepmal,
Menurut FC MADANI Kabupaten Luwu Utara Muhammad Sahaka, kegiatan diseminasi merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Tim MADANI dengan CSO di Luwu Utara yang dilaksanakan di Warkop Adira tahun lalu. ‘’Saat itu, Tim MADANI mensosialisasikan rencana programnya dan isu tematik yang fokus MADANI bersama Pemkab Luwu Utara. Proses demi proses berjalan dan akhirnya melalui proses pengajuan dan seleksi pemilihan Lead Partner atau Mitra Utama yang ketat dari Tim Grant MADANI yang menetapkan Perkumpulan Wallacea. Pertemuan hari ini juga menidaklanjuti pertemuan kita kemarin di ruang rapat Sekda. Kembali saya ingin tegaskan adalah kedepannya tugas dari Perkumpulan Wallacea yaitu menginisiasi simpul belajar bersama yang akan memperkuat legalitas, kapasitas, kemudian keberlanjutan CSO lokal,’’ urai Sahaka.
Pada kesempatan yang sama, Sahaka menyampaikan bahwa ada sekitar 17 Technical Assistance (TA) yang siap melakukan asistensi memperkuat CSO di Luwu Utara dengan membekali CSO sesuai dengan kebutuhan organisasinya. ‘’Untuk saat ini dan mulai besok akan berlangsung pelatihan secara online selama satu bulan karena pertimbangan pandemi Covid 19. Sekiranya tidak ada musibah ini, maka kita akan bertemu langsung dengan Technical Assistance yang saya maksudkan tadi,” sambungnya.
Memotret kondisi CSO lokal di Luwu Utara, narasumber Abdul Aziz, MH., selaku Dewan Pengawas Forum Lingkar Masyarakat Luwu Utara (FAKTA) memaparkan, jika seharusnya CSO sebagai mitra kritis-konstruktif bagi pemerintah daerah dalam membantu pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah. Dalam paparannya, mantan komisioner KPU Luwu Utara ini menjelaskan situasi masyarakat sipil di daerah, dan bagaimana CSO lokal dapat berperan secara signifikan dalam membantu mencapai tujuan strategis pembangunan daerah.
‘’Idealnya sebagai CSO, penguatan kapasitas adalah sebuah kebutuhan terutama bagi CSO yang masih mencari bentuk dan mengkonsentrasikan diri pada gerakan sosial,” urai Aziz yang juga Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Luwu Utara.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea Basri Andang menyampaikan potensi personal dan kapasitas SDM Luwu Utara sangat besar untuk memperkuat CSO. Tinggal menyatukan potensi dan dibarengi peningkatkan kapasias yang masih kurang supaya secara organisasi bisa kuat. Pekerjaan kita kedepan adalah lebih mengkerucut penguatan kapasitas kelembagaan CSO itu sendiri.
‘’Tugas dari Perkumpulan Wallacea sebagai Lead Partner selama setahun nantinya adalah memperkuat mitra lokal di Luwu Utara, yaitu Mitra Swadaya Mandiri (MSM) dan menginisiasi simpul belajar bersama. Simpul belajar ini nantinya yang akan melakukan pengawalan isu tematik Transparansi Dana Desa di tahun berikutnya. Melalui simpul belajar menjadi forum bersama kita dan dibantu oleh tujuh belas Teckhnical Asistence yang siap melatih dan mengasistensi penguatan CSO lokal dan Pemda seperti yang telah disampaikan Pak Sahaka tadi selaku FC MADANI. Tidak berarti bahwa kami lebih baik dari CSO yang ada di Luwu Utara, hanya baiknya kalau kita sama-sama berproses dan belajar bersama nantinya,’’ ujar mantan Fasilitator Media dan Kemitraan OMP Media KINERJA USAID ini.
Sementara itu, Kepala Bappeda Luwu Utara Ir H.Rusydi Rasyid, M.Si., berharap agar melalui kemitraan ini CSO lokal yang hadir aktif berproses dalam memperkuat kapasitasnya, secara kelembagaan baik manajemen organisasi, perencanaan program dan manajemen keuangan serta pemenuhan lima aspek dalam organisasi, yaitu efektivitas, efisiensi, relevensi, keberlanjutan, dan ketahanan organisasi. Seperti diketahui bahwa proyek ini menyediakan dukungan khusus melalui Tenaga Ahli pengembangan kapasitas bertaraf nasional yang nantinya akan memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal untuk meningkatkan sistem operasional organisasi, memperluas jangkauan konstituen dan pemangku kepentingan, dan membangun cara yang lebih berkelanjutan untuk memobilisasi sumber daya keuangan, termasuk yang dari pemerintah dan sektor swasta.
‘’Kemitraan dengan MADANI ini akan menghasilkan output berupa kuatnya kapasitas CSO sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang lebih inclusi untuk kemajuan Kabupaten Luwu Utara,Dengan terpilihnya Perkumpulan Wallacea sebagai Lead Partner dalam Simpul Belajar ini, harapan kita CSO yang diundang hari ini memenuhi Indeks Kinerja Organisasi atau IKO dengan mampu memetakan pemenuhan lima aspek dalam organisasi, yaitu efektivitas, efisiensi, relevensi, keberlanjutan, dan ketahanan. Semoga simpul belajar ini bisa kita kuatkan dan berjejaring secara luas sehingga Kabupaten Luwu Utara menjadi lokus terbaik dari kemitraan ini,’’ ujar optimis Kepala Bappeda seperti yang disampaikan Syawal Sammang.
Sesuai arahan pimpinan, sambungnya, Pemda sudah mempersiapkan dukungan bagi proyek MADANI berupa penyediaan ruang kerja FC USAID MADANI di Bappeda, dan pementukan Tim Koordinasi Teknis Pendampingan Program MADANI. ‘’Semua sudah terpenuhi, bahkan kita sudah melakukan pertemuan ditingkat Tim Koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Ir H Armiadi, M.Si. Tinggal dalam waktu dekat, Tim Teknis dan Field Coordinator MADANI menyusun schedule utuh dari MADANI di Luwu Utara baik dari agenda FC MADANI, Lead Partner, dan Tenaga Ahli sehingga kemitraan ini mudah dikoordinasikan, diintegrasikan, dan disinkronisasikan dengan agenda OPD terkait,’’ ujarnya.
FC MADANI Muhammad Sahaka yang ditemui menyampaikan,proyek MADANI berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas, legitimasi dan efektivitasnyauntuk membawa perubahan sosial. Proyek iniberoperasi di 32 kabupaten di 6 provinsi yaitu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.
‘’MADANI memfasilitasi peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dengan mempromosikan manfaat kemitraan dan meningkatkan koneksi untuk kolaborasi. Sementara ini juga, MADANI sedang mengembangkan platform bantuan teknis virtual (Knowledge and Innovation Hub) yang berisi materi pelatihan dan penilaian, tip sheet, modul pengembangan kapasitas dan hubungan dengan dukungan teknis nasional dan provinsi.’’ jelas Sahaka. (#)
