PERKUMPULAN WALLACEA, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD) Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat pembahasan segmen batas desa di Ruang Pertemuan Wakil Bupati Luwu Utara pada hari Senin (06/07).
Turut hadir dalam rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Utara selaku Wakil Ketua TPPBD dan beberapa anggota TPPBD diantaranya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPN/ATR, Kabag Pemerintahan dan Kerjasama, Kabag Hukum dan Perundang-Undangan, Kabid DPMD, Kasubag Perangkat Kewilayahan, Camat Bone Bone, Camat Sukamaju, Camat Sukamaju Selatan, dan Camat Malangke.
Rapat penegasan segmen batas desa kali ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Luwu Utara (02/07) mengenai upaya mediasi TPPBD terhadap beberapa segmen batas desa.
Kabag Pemerintahan dan Kerjasama, Akram Risa, S.Pd., M.Si menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan adalah menyelesaikan dan mendudukkan secara musyawarah dan mufakat atas batas adminitrasi desa yang saling tumpang tindih di tingkat kabupaten.
‘’Pertemuan ini berdasarkan petunjuk teknis penyelesaian segmen batas desa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 bahwa untuk menjamin tertib adminitrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan penegasan batas desa maka dipandang perlu untuk membicarakan segmen batas desa yang belum disepakati,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, urai Akram, beberapa desa yang hadir dalam pertemuan ini, merupakan desa-desa yang dalam musyawarah tingkat kecamatan belum menemui titik kesepakatan. Maka pengambilan keputusan dinaikkan ke tingkat kabupaten.
Hampir semuanya kepala desa memahami pentingnya mediasi sengketa batas desa dan bersepakat atas solusi yang ditawarkan. Itupun setelah mengecek secara bersama-sama peta yang dilakukan secara partisipatif oleh Tim Kerja Pemetaan Partisipatif Desa (TKPPD) di setiap desa yang dibantu oleh Social Community Facilitator (SCF) Luwu Utara, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) To’ Kalekaju dan Perkumpulan Wallacea
Dalam pertemuan yang berlangsung setengah hari itu, ada dua desa yang belum menemui kesepakatan yaitu Desa Tokke dan Pincepute Kecamatan Malangke, terutama pada wilayah pesisir atau daerah tambak kedua desa. Keduanya masih bertahan dengan argumen masing-masing dengan dasar sejarah desa, dan beberapa dokumen penting lainnya.
Sementara untuk Desa Benteng dengan Desa Takkalala, pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat dalam pertemuan kali ini. Tetapi kedua belah pihak diminta turun langsung kelapangan secara bersama-sama mengambil titik koordinat diantara segmen batas yang belum disepakati sebelumnya, dengan mengambil garis tengahnya dan tetap memperhatikan batas-batas lahan garapan atau kepemilikan warga.
Sebagaimana hasil rapat, pengambilan titik koordinat dilakukan oleh TKPPD kedua belah pihak, didampingi oleh SCF Luwu Utara dan disaksikan oleh TPPBD Kabupaten Luwu Utara dalam waktu dekat ini. Titik koordinat yang akan diambil tersebut sekaligus menegaskan batas antara Desa Benteng dan Desa Takkalala, dan akan di tindak lanjuti dengan pemasangan patok batas.
Merespon hal tersebut, Camat Malangke Tasman, S.Pd., M.Pd., meminta kepada desa supaya menyelesaikan masalah musyawarah dan kepentingan bersama. Pasalnya, di tingkat kecamatan sudah melakukan dua kali mediasi hingga pengecekan lokasi yang dipeselisihkan.
“Jika kita saling ngotot dengan pegangan kita masing-masing, saya kira tak akan menyelesaikan persoalan. Kami sendiri selaku pemerintah kecamatan, sudah membicarakan ini. Kalau tidak salah sudah dua kali, bahkan yang terakhir kami mengecek langsung ke lokasi. Jadi ada baiknya persoalan ini dibicarakan di tingkat kabupaten,” ajak Camat Malangke ini kepada kepala desa di wilayahnya yang masih bermasalah batas desanya sampai akhirnya kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian batas kedua desa dengan mempertimbangkan argumentasi kedua desa termasuk dokumen pendukung keduanya.
Pada kesempatan itu pula Koordinator SLPP To’ Kalekaju Sainal Abidin menyampaikan perlunya Tim Kabupaten memperhatikan juga kalau lokasi tersebut sudah diusulkan Pemda sebagai lokasi TORA melalui Menteri KLHK.
“Secara adminitrasi di wilayah tersebut masuk dalam skema TORA lewat KLHK dan masuk dalam adminitrasi Desa Tokke. Jika diubah kemungkinan besar akan diubah secara nasional. Sementara dokumen dari pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) itu masuk dalam adminitrasi Desa Tokke. Barangkali itu informasi yang bisa kami berikan terkait wilayah ini,’’ katanya.
Kabag Pemerintahan dan Kerjasama, Akram Risa, S.Pd., M.Si., tetap menilai jika pada pertemuan itu belum ada pengambilan keputusan terhadap batas kedua desa di Kecamatan Malangke tersebut. ‘’Semua dokumen pendukung akan kita teliti sebelum mengambil keputusan, termasuk fakta-fakta yang kita serap dalam pertemuan ini. Minggu depan Tim Kabupaten akan turun langsung mengecek di lokasi tersebut,” tegasnya.
Pertemuan mediasi segmen batas desa ini, TPPBD Kabupaten Luwu Utara menghadirkan beberapa kepala desa yang batas adminitrasi desanya masih tumpang tindih dengan batas adminitrasi desa lainnya, termasuk yang bertumpang tindih langsung dengan batas antar kecamatan, yaitu Kepala Desa Lino, Ladongi, Pongko, Benteng, Takkalala, Pincepute, Tokke, Patoloan dan Muktisari. Selain itu, diundang pula Ketua Forum Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara, Perkumpulan Wallacea, SLPP To’ Kalekaju, dan Social Community Facilitator (SCF) Luwu Utara.